Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan

Abstract

Hakim dalam memutus perkara tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard), karena gugatan tersebut dinilai kabur (obscure libel) yang berarti tulisan yang tidak terang. Padahal gugatan tersebut telah disusun oleh seorang kuasa yang mempunyai sertifikasi advokat. Dalam prakteknya, suatu gugatan akan dinyatakan kabur (obscuur libel), disebabkan terjadinya kesalahan penggugat dalam surat gugatannya dalam menetapkan pihak-pihak yang digugat (error in persona), uraian posita atau fundamentum petendi kabur dan tidak jelas, obyek sengketa tidak jelas batas- batasnya (error in objecto), sedangkan suatu gugatan yang tidak sempurna akan berakibat pada pelaksanaan putusan dan ketua pengadilan negeri dalam kedudukannya sebagai eksekutor putusan mempunyai kewenangan untuk menyatakan suatu putusan tidak dapat dilaksanakan (non executable). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem hukum Islam dan Pancasila sebagai prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak dan bagaimana rekonstruksi prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak berbasis nilai keadilan

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Menurut Teguh Prasetyo, pemikiran alternatif ini muncul sebagai reaksiatas pandangan atau berangkat dari paradigma positivisme yang memandang hukum bekerja secara mekanik, deterministik dan terpisah hal-hal di luar hukum, sebagaimana diintrodusir oleh Dekan Harvard Law School, CLangdell pada 1870. Menurut Langdell, hukum itu sama dengan ilmu eksakta dimana para juris hanya cukup bekerja di perpusatakaan, atau di jaman modern ini cukup dihadapan desk- top. Paradigma konstruktivisme memandang hukum, termasuk dalam pengertian hukum yaitu mediasi penal yang handak mengoreksi hukum paradigma lama HIR RBg., yaitu Perdamaian, plural dan plastis. Dikatakan plural karena hukum itu diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sifat plastis hukum diartikan sebagai sifat dari ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, atau dalam istilah yang digunakan oleh peneliti yaitu sesuai dengan kemanfaatan bagi manusia dalam masyarakat

Hasil Penelitian ini adalah merekonstruksi UU No. 4 Tahun 2004 terhadap norma hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan cara merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pasal tersebut mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dankeadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang akan tetapi hakim guna menjatuhkan putusannya yang berdasar pada perkembangan kehidupan dalam masyarakat dengan tidak menerapkan undang-undang tersebut. Kata Kunci: Rekonstruksi; Pertimbangan Hakim; Putusan Sengketa Perdata Perbuatan Melawan Hukum , berbasis keadilan.

Alternate abstract:

The judge in deciding the case is inadmissible (niet-ontvankelijke verklaard),because the lawsuit is considered obscure libel which means unexplained writing.Even though the lawsuit has been prepared by a power of attorney who has an advocate certification. In practice, a lawsuit will be declared obscuur libel, due to the plaintiff's error in the lawsuit in determining the parties to the lawsuit (error inpersona), the description of posita or fundamentum petendi is vague and unclear,the object of the dispute is not clear boundaries (error in objecto), while an imperfect lawsuit will result in the implementation of the decision and the chairman of the district court in his position as executor of the decision has authority to declare a decision unenforceable (non-executable). Keywords: Reconstruction; Judge's Consideration; Judgment of Civil Disputes Against the Law , based on justice. The purpose of this study is to analyze how the Islamic legal system and Pancasila as the principle of judges' consideration of the parties' disputes and how to reconstruct the principle of judges' consideration of the parties' disputes based on the value of justice.

The research method used in this study is the constructivism paradigm. According to Teguh Prasetyo, this alternative thinking emerged as a reaction to the view or departing from the positivism paradigm that views law working mechanically,deterministically and separately things outside the law, as introduced by the Dean of Harvard Law School, C Langdell in 1870. According to Lang dell, the law is the same as the exact sciences where jurists only work enough in the library, or in modern times it is enough before the desk-top. The constructivist paradigm views law, including in the legal sense, namely penal mediation that reliably corrects the old paradigm law of HIR RBg., namely Peace, plural and plastic. It is said to be plural because the law is expressed in various symbols, languages and discourses.The plastic nature of law is defined as the nature of legal characteristics that can be formed according to needs, or in terms used by researchers, namely in accordance with the benefits for humans in society.

The result of this study is to reconstruct Law No. 4 of 2004 against the legal norms in Article 5 Paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, to read: Judges and constitutional judges are obliged to explore, follow, and understand legal values by reconstructing laws, interpreting laws, and finding laws to give a sense of justice that lives in society. The article requires judges as enforcers of law and justice to explore and understand the legal values that live in society. In principle, judges are not authorized to change a law, but judges to make decisions based on the development of life in society by not applying the law.