Rekonstruksi perlindungan hukum warga pengungsi berdasarkan hukum Antrabngsa (hak asasi manusia) dalam megakhiri kemelut etnik Myanmar

Abstract

Krisis kemanusiaan menjadi fenomena yang terus saja muncul dari masa ke masa. Walaupun pada saat ini dunia sudah memasuki abad ke-21, krisis kemanusiaan masih saja melanda umat manusia. Krisis kemanusiaan adalah suatu kondisi yang mana hak -hak dasar bagi seorang manusia tidak terpenuhi. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan tidak mampu diperoleh seorang individu.

Penyebab krisis kemanusiaan sering kali karena adanya konflik di lingkungan tempat tinggal kelompok-kelompok yang berselisih. Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Baik itu perbedaan etnis, ras, maupun perbedaan agama. Selain itu, penyebab krisis kemanusiaan terjadi dikarenakan pemerintah yang terkait tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik.

Pembersihan etnis adalah konsep abad ke-20 dengan sejarah panjang. Ini adalah perpindahan yang disengaja dari bidang komunitas ras atau agama untuk hanya meninggalkan populasi etnis yang homogen. Ini dapat dicapai dengan mendorong relokasi, seperti pengusiran atau redistribusi penduduk, pemaksaan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan atau pembunuhan massal. Untuk menjaga homogenitas, pembersihan etnis biasanya sering melibatkan penghancuran bukti dari komunitas yang terusirseperti penghancuran dan penghancuran rumah, ladang, pusat etnis dan agama,situs pemakaman dan ibadah, dan cara lain untuk pengenalan fisik.

Dampak krisis kemanusiaan yang terjadi berkaitan erat dengan masalah Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia). Krisis kemanusiaan akibat konflik menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti kekerasan, penganiayaan, dan ketidakmampuan seseorang memenuhi hak -hak dasarnya sebagai manusia. Dalam suatu konflik, biasanya korban yang lebih banyak berasal dari kelompok minoritas.

Pemerintah yang terkait kemudian wajib mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik sehingga dapat mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak dan mencegah kerugian yang lebih besar. Akan tetapi, apabila pemerintah tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik yang terus terjadi maka akan mengakibatkan krisis kemanusiaan semakin berkembang dan memberi dampak terhadap wilayah di sekitar krisis yang terjadi.

Meskipun sudah ada instrumen-instrumen yang mengaturnya, selain konflikbelum reda, permasalahan pengungsi pun masih belum dapat diatasi. Misalnya, terlantarnya pengungsi, adanya perlakuan semena-mena terhadap pengungsi sehingga penulis tertarik untuk mepelajari, memahami secara lebih mendalam.

Negara-negara ASEAN yang berada di wilayah Asia Tenggara memiliki keanekaragaman etnis, ras, dan agama yang tersebar di masing-masing negara. Myanmar sebagai salah satu negara ASEAN yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan memiliki banyak etnis. Populasi Burma (Myanmar) memiliki sekitar 135 kelompok etnis dan sub kelompok. Etnis Burma adalah kelompok terbesar (sekitar 68%). Kemudian Shan (9%), Karen (7%), Rakhine atau Arakan (4%), dan Mon (2%). Selain itu, terdapat etnis Kachin, Chin, Karenni, dan Rohingya.

Banyaknya etnis yang terdapat di Myanmar telah menimbulkan konflik antara etnis mayoritas dan minoritas di dalam negaranya. Etnis Rakhine dan etnis Rohingya yang hidup di satu wilayah telah lama terlibat konflik yang mana etnis Rohingya merupakan etnis muslim dan minoritas, sedangkan etnis Rakhine merupakan etnis Buddha yang merupakan mayoritas.

Menurut laporan Human Rights Watch yang berjudul “All You Can Do is Pray”, Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State”, menerangkan bahwa konflik kontemporer ini dapat ditarik paling tidak berawal dari Perang Dunia Kedua, ketika masyarakat Rohingya tetap loyal pada penguasa Inggris2 Sementara masyarakat Arakan lain termasuk etnis Rakhine berpihak pada colonial Jepang. Konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine secara historis tidak mudah dihentikan. Pertikaian berdarah antara kedua etnis masih berlanjut hingga saat ini

Konflik yang terus menjatuhkan korban dari waktu ke waktu memerlukan penyelesaian agar korban tidak terus berjatuhan. Peran pemerintah kemudian dibutuhkan dalam penanganan konflik yang semakin memperpanjang krisis kemanusiaan di Myanmar. Rohingya yang mengalami kerugian lebih banyak, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah terkait. Namun, pada kenyataannya Rohingya tidak mendapat perhatian dari pemerintah Myanmar malah mendapat perlakuan diskriminasi dan menambah penderitaan etnis Rohingya.

Abstract (AI English translation)

Information popover about translation disclaimer

Humanitarian crisis is a phenomenon that continues to emerge from time to time. Even though the world has now entered the 21st century, a humanitarian crisis still engulfs humanity. Humanitarian crisis is a condition in which the basic rights of a human being are not fulfilled. Rights such as the right to life, the right to feel safe, and the right to justice cannot be obtained by an individual.

The causes of humanitarian crises are often conflicts in the neighborhoods where the disputing groups live. The conflict that occurs is caused by differences between these groups. Whether it's ethnic differences, race, or religious differences. In addition, the cause of the humanitarian crisis occurred because the relevant government did not have a strong will to resolve the conflict.

Ethnic cleansing is a 20th century concept with a long history. It is a deliberate move away from the realm of racial or religious communities to leave only ethnically homogeneous populations. This can be achieved by encouraging relocation, such as expulsion or redistribution of the population, violent or non-violent coercion or mass killings. To maintain homogeneity, ethnic cleansing often involves destroying evidence of displaced communities such as demolition and demolition of homes, fields, ethnic and religious centers, burial and worship sites, and other means of physical identification.

The impact of the humanitarian crisis that occurred is closely related to the issue of Human Rights (Human Rights). The humanitarian crisis caused by the conflict has led to the emergence of various violations of human rights, such as violence, persecution, and the inability of a person to fulfill his basic rights as a human being. In a conflict, usually more victims come from minority groups.

The relevant government is then obliged to take action to resolve the conflict so as to prevent more victims and prevent greater losses. However, if the government does not have a strong will to resolve the ongoing conflict, it will result in a growing humanitarian crisis and impact on the areas surrounding the crisis.

Even though there are already instruments that regulate it, apart from the conflict that hasn't subsided, the refugee problem hasn't been resolved yet. For example, refugees are displaced, there is arbitrary treatment of refugees so that the author is interested in studying, understanding in more depth.

The ASEAN countries in the Southeast Asian region have ethnic, racial and religious diversity spread across each country. Myanmar as one of the ASEAN countries where the majority of the population is Buddhist and has many ethnicities. The population of Burma (Myanmar) has about 135 ethnic groups and sub-groups. Ethnic Burmese are the largest group (about 68%). Then Shan (9%), Karen (7%), Rakhine or Arakan (4%), and Mon (2%). In addition, there are ethnic Kachin, Chin, Karenni, and Rohingya.

The many ethnic groups in Myanmar have led to conflict between the majority and minority ethnic groups within the country. Ethnic Rakhine and ethnic Rohingya who live in one area have long been involved in conflict in which the Rohingya are ethnic Muslims and minorities, while the ethnic Rakhine are ethnic Buddhists who are the majority.

According to a Human Rights Watch report entitled “All You Can Do is Pray”, Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State”, explains that this contemporary conflict can be traced back to the Second World War, when the Rohingya people remained loyal to the British rulers2 While other Arakan people including the Rakhine ethnic sided with the Japanese colonial. The conflict between the Rohingya and Rakhine ethnic groups has historically not been easy to stop. The bloody conflict between the two ethnic groups continues to this day

Conflicts that continue to drop victims from time to time require a settlement so that victims do not continue to fall. The government's role is then needed in handling the conflict which has further prolonged the humanitarian crisis in Myanmar. The Rohingya, who suffered more losses, require more attention from the relevant government. However, in reality the Rohingya did not receive attention from the Myanmar government, instead they received discrimination and added to the suffering of the Rohingya ethnic group.